https://kemlagi-mjkkab.desa.id/ - Melihat fenomena turunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi perhatian kita semua, padahal seluruh stakeholder, misalnya yang ada di Desa Kemlagi sudah berupaya maksimal dalam mengajak warga yang miliki hak pilihnya agar gunakan hak pilihnya. Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi mendapatkan data bahwa tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 yang gunakan hak pilihnya di Desa Kemlagi mengalami penurunan. Pada Pemilu 2024 diperoleh data sebanyak 87 % namun dalam Pilkada Serentak 2024 turun menjadi 82 % pemilih yang gunakan hak pilihnya. 

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka tim berupaya mencari dari berbagai sumber informasi terkait turunya tingkat partisipasi pemilih dengan harapan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. 

Angka golput di Jakarta mencapai 42.07 persen, di Jawa Barat sebanyak 33,66 persen, Jawa Timur sebesar 30,15 persen, dan Jawa Tengah sebesar 26,44 persen.

Samsul Arifin dosen hukum Universitas Muhamamdiyah (UM) Surabaya mengatakan, meski Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih masih menjadi tantangan.

“Tingginya angka golput dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kepercayaan terhadap proses politik, kendala teknis dalam pemungutan suara, hingga kurangnya informasi yang diterima oleh pemilih terkait pentingnya partisipasi dalam pemilu,” katanya Minggu (1/12/2024).

Politik Uang dan Ketidakpercayaan Publik

Samsul juga menyoroti politik uang sebagai salah satu faktor utama rendahnya partisipasi pemilih. Menurutnya, fenomena ini telah menjadi masalah yang mengakar dalam budaya politik di berbagai daerah.

“Politik uang menciptakan ketergantungan dan merusak nilai-nilai demokrasi, di mana suara rakyat seharusnya bebas dari pengaruh materi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat seringkali enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tanpa iming-iming uang atau hadiah tertentu. Mentalitas ini terbentuk oleh kebiasaan buruk para aktor politik yang menggunakan uang untuk membeli suara.

“Suara rakyat yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi justru tereduksi menjadi sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan,” tambahnya.

Janji Manis Jika Sudah Terpilih

Bayangkan, janji-janji manis para paslon yang bertebaran di baliho-baliho besar, berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi masyarakat.

Jalan berlubang tetap berlubang, macet tetap macet, dan janji-janji pembangunan seakan hanya tinggal janji. Tidak heran jika banyak yang merasa "ah, bodo amat!"

Evaluasi dan Solusi

Menurunkan angka golput bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga kita semua.

Kesimpulannya, angka golput yang tinggi di Jakarta dan Pulau Jawa merupakan sinyal peringatan serius bagi penyelenggara pemilu dan para calon pemimpin.

Jika tidak ada perubahan signifikan, demokrasi kita akan terus tergerus, dan suara rakyat akan terus hilang ditelan kehampaan.

Samsul menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk pendekatan sosialisasi kepada masyarakat.

“Perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik, menghapus praktik politik uang, dan menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilu secara efektif,” pungkasnya.

Fenomena rendahnya partisipasi ini menjadi perhatian serius, terutama di wilayah urban seperti Jakarta, yang idealnya menjadi teladan dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi